Text
Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia
DAFTAR ISIrnBAB I — PENDAHULUANrnBAB II — TINDAK PIDANA KORPORASI (SEKADAR PENGANTAR) — 11rnBAB III — UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA HUKUM PIDANA DAN TAHAP-TAHAP FUNGSIONALISASINYA — 25rnA. Tahap Formulasi — 32rnB. Tahap Aplikasi — 33rnC. Tahap Eksekusi — 33rnD. Tahap Evaluasi — 34rnBAB IV — SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA — 37rnBAB V — FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM KHUSUSNYA DALAM MENGAPLIKASIKAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI INDONESIA — 53rnA. Faktor Hukum — 60rnB. Faktor Penegak Hukum — 82rnC. Faktor Sarana dan Fasilitas Penegakan Hukum — 91rnD. Faktor Masyarakat & Kesadaran Hukum Masyarakat — 93rnE. Faktor Kebudayaan — 103rnBAB VI — KEBIJAKAN APLIKASI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI INDONESIA — 110rnA. Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia — 111rnB. Peranan Kejaksaan Negara Republik Indonesia — 121rnC. Peranan Kekuasaan Kehakiman Negara Republik Indonesia — 154rnD. Peranan Advokat/Pengacara — 186rnE. Peranan Lembaga Pemasyarakatan — 191rnBAB VII — KEBIJAKAN APLIKASI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI MASA YANG AKAN DATANG DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORPORASI DI INDONESIA — 194rnDaftar Pustaka — 207rnLampiran — 217rnA. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi — 217rnB. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi — 239rnProfil Penulis — 257
No other version available