Text

Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi)

---

Kata Pengantar Dr. Harjono, S.H., M.CL. (Ketua DKPP RI Periode 2017-2022)rnKata Pengantar Arief Budiman, S.S., S.IP., M.A. (Ketua KPU RI Periode 2017-2022)rnKata Pengantar Abhan, S.H. (Ketua Bawaslu RI Periode 2017-2022)rnPrakatarnDaftar IsirnBAB 1 LATAR BELAKANG PEMIKIRAN, SKEMA SERTA SUATU PERSPEKTIF MENGENAL KEADILAN BERMARTABATrnA. Pendahuluan Filsafat yang Berisi tentang Pemilu BermartabatrnB. Ruang Lingkup (Skop) PemikiranrnC. Gambaran Singkat tentang Pemilu BermartabatrnD. Mengapa Fokus pada Kelembagaan Penyelenggara PemilurnBAB 2 GAGASAN TENTANG DEMOKRASI MENUJU REORIENTASIrnA. Gagasan Persamaan di Depan HukumrnB. Gagasan Keterbatasan DemokrasirnC. Gagasan Keputusan MayoritasrnD. Gagasan Perlindungan Seimbang bagi Individu dan MasyarakatrnE. Gagasan Pengawasan Opini Mayoritas yang IndependenrnF. Gagasan Opini Mayoritas Sejalan dengan Proses SosialrnG. Gagasan Politisi Berbasis Ilmu PengetahuanrnH. Gagasan Sikap Kecendekiawan dalam Pembentukan OpinirnI. Gagasan Demokrasi Bertugas Menunjukkan TujuanrnBAB 3 PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABATrnA. Empat Pertimbangan Jiwa Bangsa Mengenai PemilurnB. Konsep dan Kelembagaan dalam Penyelenggaraan PemilurnBAB 4 KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) MELAYANI PENYELENGGARAAN PEMILUrnA. Gambaran Umum tentang Komisi Pemilihan Umumrn1. Keanggotaan, Tugas, Wewenang, Kewajiban KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kotarn2. Peraturan dan Keputusan KPUrn3. Kesekretariatan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/KotarnB. KPU ProvinsirnC KPU Kabupaten/KotarnD. Syarat Keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/KotarnE. Pengangkatan Anggota KPUrnF. Pengangkatan Anggota KPU ProvinsirnG. Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten/KotarnH. Keberhentian dan Pemberhentian dari KeanggotaanrnI. Mekanisme Pengambilan KeputusanrnJ. Pertanggungjawaban dan Pelaporan oleh KPUrnK. Keanggotaan dan Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/KotarnBAB 5 PANITIA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI DALAM DAN LUAR NEGERIrnA. Panitia Pemilihan KecamatanrnB. Panitia Pemungutan SuararnC. Kelompok Penyelenggara Pemungutan SuararnD. Panitia Pemilihan Luar NegerirnE. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar NegerirnF. Persyaratan Keanggotaan PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLNrnG. Pemberhentian Anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLNrnBAB 6 BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) MENGAWASI PEMILUrnA. Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umumrn1. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)rn2. Bawaslu Provinsi Tugas, Kewenangan dan Kewajibannyarn3. Bawaslu Kabupaten/Kota Tugas, Kewenangan dan Kewajibannyarn4. Pengawasan Pemilu di Tingkat Kecamatanrn5. Pengawasan Pemilu di Tingkat Kelurahan/Desarn6. Pengawasan Pemilu di Luar Negerirn7. Pengawasan Pemilu di Tempat Pemungutan SuararnB Persyaratan Sumpah dan Janji bagi Pengawas PemilurnC Kesekretariatan Pengawasan PemilurnD. Keanggotaan dan Jumlah Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/KotarnBAB 7 PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PENGAWASAN PEMILUrnA. Pengangkatan Bawaslurn1. Pengangkatan Anggota Bawaslurn2. Pengangkatan Bawaslu Provinsirn3. Pengangkatan Bawaslu Kabupaten/Kotarn4. Pengangkatan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPSrnB. Pemberhentian dalam Kelembagaan Pengawas PemilurnC. Pertanggungjawaban Pengawas PemilurnBAB 8 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) PERADILAN ETIS PENYELENGGARA PEMILU BERMARTABATrnA. Kedudukan dan Keanggotaan DKPPrnB. Tugas, Wewenang dan Kewajiban DKPPrnC. Kesekretariatan DKPPrnD. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilurn1. Peristilahan dalam Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017rn2. Tujuan, Landasan dan Prinsip bagi Penyelenggara Pemilurn3. Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu Sebagai Hukum MateriilrnE. Hukum Acara Kode Etik Penyelenggara Pemilurn1. Peristilahan dalam Hukum Acara Kode Etik Penyelenggara Pemilurn2. Prinsip dan Ruang Lingkup (Yurisdiksi) Persidanganrn3. Pengaduan, Laporan dan Rekomendasirn4. Pemeriksaan Pengaduan dan/atau Laporanrn5. Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilurn6. Sidang Pemeriksaan di Daerahrn7. Penetapan Putusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara PemilurnDaftar PustakarnLampiranrnTentang Penulis

---

Availability

Detail Information

Series Title

-

Call Number

324.6 PRA p

Publisher

Depok : Rajawali Press., 2017

Collation

xxvi,270 hlm., 23 cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

978602425329

Classification

324.6

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Demokrasi
Pemilu

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

Teguh Prasetyo

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment