Text
Politik Hukum
DAFTAR ISI
PRAKATA
BAB 1 PENDAHULUAN — 1
A. Perkembangan Politik Hukum dalam Kurikulum — 1
B. Politik Hukum Bagian dari Ilmu Hukum — 4
Politik Hukum sebagai Terjemahan Rechts Politiek — 6
Politik Hukum Bukan Terjemahan dari Rechts Politiek — 7
Politik Hukum Membahas Public Policy — 8
C. Hubungan Politik Hukum dan Ilmu Hukum — 11
D. Dimensi Kajian Politik Hukum dan Perundang-undangan — 17
E. Objek Kajian Politik Hukum — 21
F. Corak dan Karakter Produk Hukum — 29
G. Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum — 31
H. Sasaran dan Manfaat Kajian Politik Hukum — 35
BAB 2 HUKUM YANG BERLAKU DAN PERUBAHAN KEHIDUPAN MASYARAKAT — 37
A. Hukum yang Berlaku (Ius Constitutum) — 37
Ketentuan Hukum yang Berlaku — 38
Kedudukan Ketentuan Hukum yang Berlaku — 42
Arti Ketentuan Hukum yang Berlaku — 43
Metode Penemuan Hukum — 49
B. Hukum dan Perubahan Kehidupan Masyarakat — 51
Peran Hukum dalam Perubahan Masyarakat — 54
Hubungan Hukum dengan Perubahan Masyarakat — 55
Hukum Dapat Mengubah Perilaku Masyarakat — 56
BAB 3 HUKUM YANG HARUS DITETAPKAN (IUS CONSTITUENDUM) — 57
A. Pengertian Ius Constituendum — 57
B. Bentuk Ius Constituendum — 58
Bahasa Sehari-hari dan Bahasa Hukum — 60
Peraturan dan Ketetapan — 61
Proses Penetapan Ketentuan Hukum — 63
C. Sahnya Ius Constituendum — 67
D. Kekuatan Hukum Ius Constituendum — 69
BAB 4 PROSES PERUBAHAN IUS CONSTITUTUM MENJADI IUS CONSTITUENDUM — 73
A. Unsur-unsur Ius Constituendum — 74
B. Unsur-unsur Perubahan Kehidupan Masyarakat — 75
C. Membandingkan Unsur-unsur Ius Constitutum dengan Unsur-unsur Perubahan Masyarakat
Perumusan Permasalahan — 76
Penentuan Data yang Dicari — 77
Analisis Data — 77
Penentuan Filter — 78
Menentukan Kesimpulan Ius Constituendum — 80
D. Pelaku Proses Politik Hukum — 81
BAB 5 PERUBAHAN POLITIK HUKUM DALAM PERUNDANG-UNDANGAN — 84
A. Perubahan Politik Hukum dalam Konstitusi — 87
Perubahan Sistem Pemilihan Umum — 89
Perubahan Sistem Kelembagaan DPR — 90
Perubahan Kekuasaan Pemerintahan Daerah — 91
Perubahan Kekuasaan Presiden — 93
Perubahan Kekuasaan Kehakiman — 93
B. Perubahan Politik Hukum Pemerintahan Daerah — 91
Demokrasi dan Distribusi Kekuasaan — 93
Pergeseran Otonomi Daerah — 95
Perubahan Otonomi Daerah — 96
Perubahan Paradigma Otonomi Daerah — 100
C. Perubahan Politik Hukum Agraria — 118
Kurang Responsifnya Hukum Agraria — 118
Ikhwal Politik Hukum Agraria — 119
D. Politik Hukum Islam dan Peradilan Agama — 140
Perkembangan Politik Hukum dan Peradilan Agama — 144
Hubungan antara Pembaruan Peradilan Agama dan Kekuasaan Kehakiman — 146
Politik Hukum Pemerintahan terhadap Peradilan Agama — 148
Peradilan Agama yang Responsif — 158
BAB 6 POLITIK PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA — 164
A. Pembentukan Perundang-undangan — 164
Corak Politik Perundang-undangan — 165
Tingkat Perkembangan Masyarakat — 166
Pengaruh Global — 166
Intervensi Asing dalam Pembentukan Undang-undang — 167
B. Sasaran Politik Perundang-undangan — 170
Program Legislasi Nasional dan Daerah — 171
Pengaruh Politik terhadap Kekuatan Hukum — 172
Dimensi Politik Perundang-undangan — 174
Politik sebagai Sumber Daya Hukum — 176
Keadaan Hukum Dewasa Ini — 181
Faktor Pengaruh Sistem Hukum Nasional — 182
C. Politik dan Sistem Hukum Nasional — 187
Hukum sebagai Bidang Pembangunan — 187
Ruang Lingkup Pembangunan Hukum Nasional — 188
Penyusunan Kerangka SHN dan PPHN — 188
BAB 7 PENUTUP — 193
DAFTAR PUSTAKA — 197
PROFIL PENULIS — 201
No other version available